<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=763856411650746&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
Bisnis & Finansial

Reimbursement dalam Pajak, Begini Dasar Hukum dan Ketentuannya

Proses bisnis sering tak bisa lepas dari ketentuan reimbursement dalam pajak. Kenali ketentuan ini demi manajemen pengeluaran yang tertata.


Reimbursement dalam pajak berkaitan dengan manajemen pengeluaran suatu usaha. Dalam suatu usaha, mesti ada yang memahami bagaimana aturan pengenaan pajak terhadap reimbursement. Biasanya tugas itu ada pada bagian perpajakan atau keuangan. Dengan pemahaman yang tepat mengenai biaya reimbursement dalam perpajakan, pengeluaran dapat lebih tertata dan laporan keuangan tidak menyalahi aturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam transaksi bisnis, reimbursement digunakan ketika ada tiga pihak yang terlibat. Pihak pertama adalah penerima jasa/barang, pihak kedua adalah perantara, dan pihak ketiga adalah pemberi jasa/barang. Pihak kedua menjadi perantara transaksi antara pihak pertama dan ketiga dengan menalangi pembayaran tersebut kepada pihak ketiga. Nantinya, pihak pertama akan mengganti biaya yang dikeluarkan pihak kedua.

Pihak pertama berkewajiban mengganti pengeluaran yang ditalangi pihak kedua atas transaksi dengan pihak ketiga karena pihak pertamalah yang menjadi penerima jasa/barang sebenarnya dari pihak ketiga.

Konsep reimbursement ini lazim diberlakukan dalam sebuah perusahaan. Sebagai contoh, Adi ditugasi kantornya bepergian ke Bali untuk melihat calon lahan untuk kantor cabang baru. Adi hanya diberi tiket pesawat pergi-pulang dan penginapan di hotel selama satu hari satu malam. Karena pemilik lahan berhalangan saat hendak ditemui, Adi harus tinggal di hotel sehari lagi sehingga total dia mesti menginap dua hari.

Karena itu, ada biaya tambahan berupa tiket pesawat pulang karena tiket pertama tak bisa dipakai sesuai dengan jadwal dan biaya menginap di hotel serta akomodasi lain, termasuk makan dan minum. Kantor Adi mengizinkan Adi memakai uangnya dulu untuk membayar biaya tambahan tersebut. Nantinya, setelah selesai bertugas dan kembali, Adi tinggal mengurus reimbursement atau penggantian biaya di kantor. Kantor wajib mengganti semua biaya tambahan yang dikeluarkan Adi sepanjang biaya itu berkaitan dengan kebutuhan usaha, bukan pengeluaran pribadi.

Dalam hal ini, kantor menjadi pihak pertama, Adi adalah pihak kedua, sedangkan maskapai pesawat, hotel, dan lain-lain yang dibayar Adi dengan kocek sendiri merupakan pihak ketiga. Adi harus mengumpulkan semua bukti pembayaran dari pihak ketiga itu untuk dapat mengajukan permintaan penggantian kepada kantor.

Dasar Hukum Reimbursement dalam Pajak

Dalam hukum perpajakan di Indonesia, reimbursement tergolong sebagai objek pajak. Reimbursement dalam pajak dimaknai sebagai penggantian berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Penggantian ini merupakan objek pajak berupa penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tak berwujud.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juga mengatur soal penggantian sebagai objek pajak. Dalam undang-undang ini, penggantian disamakan dengan imbalan. Penggantian yang menjadi objek pajak adalah yang terkait dengan pekerjaan/jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk upah, gaji, honorarium, tunjangan, komisi, gratifikasi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang tersebut.

Selain dua undang-undang tersebut, ada sejumlah surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang sering dijadikan acuan pegawai bagian perpajakan atau keuangan di suatu perusahaan saat mengurus reimbursement dalam pajak, antara lain:

  •       Nomor S-2299/PJ.53/1992 tentang pajak pertambahan nilai
  •       Nomor S-917/PJ.53/2003 tentang pajak pertambahan nilai atas jasa perusahaan pengangkutan
  •       Nomor S-490/PJ.322/2004 tentang permohonan penjelasan pajak pertambahan nilai atas tagihan kembali biaya asuransi kesehatan
  •       Nomor S-1047/PJ.322/2004 tentang penjelasan pengertian penggantian dan reimbursement
  •       Nomor S-812/PJ. 53/ 2005 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai atas penagihan biaya pemakaian listrik

Sesuai dengan penjelasan di atas, reimbursement bisa diartikan sebagai penggantian. Menurut hukum perpajakan, penggantian adalah imbalan atas suatu jasa yang diberikan sebuah pihak karena adanya transaksi oleh dua pihak lain.

Namun, dari sisi akuntansi, ada perbedaan makna penggantian menurut Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 57 (Revisi 2014). Penggantian menurut akuntansi berlaku untuk dua pihak yang bertransaksi dengan ditandai adanya aliran kas, yakni pihak pertama sebagai penerima dan pihak ketiga sekali pemberi. Pihak kedua tetap menjadi perantara. Berdasarkan definisi itu, pengakuan biaya dan pendapatan berada di pihak pertama dak ketiga.

reimbursement di dalam pajakPhoto by: PX Here

(Baca: PPN atas Reimbursement dan Contoh Kasusnya)

Ketentuan Pengenaan Pajak terhadap Reimbursement

Berdasarkan undang-undang dan surat Direktorat Jenderal Pajak tersebut, ada pengenaan pajak terhadap reimbursement. Dalam hal ini, pajak yang dikenakan adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh). Yang sering menjadi pertanyaan adalah kapan suatu penggantian bisa menjadi objek pajak?

Seperti diuraikan sebelumnya, ada tiga pihak yang terlibat dalam konsep reimbursement:

  •       Pihak pertama: penerima jasa yang sebenarnya
  •       Pihak kedua: perantara
  •       Pihak ketiga: pemberi jasa

Dengan konsep tersebut, dari sisi PPN, ada syarat yang harus dipenuhi semuanya untuk menentukan pemberlakuan reimbursement dalam pajak, yaitu:

  •       Dalam kontrak/perjanjian transaksi disebutkan adanya reimbursement dari pihak ketiga yang akan dibayar oleh pihak pertama
  •       Dokumen tagihan dari pihak ketiga memuat identitas pihak kedua sebagai pihak perantara
  •       Penghasilan yang dicatat pihak ketiga dari transaksi itu adalah jumlah pembayaran yang diterima dari pihak kedua

Berdasarkan kriteria itu, maka suatu biaya penggantian tidak dikenai PPN ketika pihak ketiga menerbitkan tagihan langsung kepada pihak pertama. Misalnya dokumen tagihan dari pemberi jasa memuat identitas penerima jasa yang sebenarnya sebagai entitas yang wajib membayar tagihan, bukan perantara.

Adapun dari sisi PPh, belum ada ketentuan khusus mengenai reimbursement dalam pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan baru mengatur definisi penggantian yang termasuk objek pajak. Tapi reimbursement dari sisi PPh lazimnya mengikuti prinsip akuntansi sesuai dengan PSAK yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan prinsip akuntansi itu, pihak kedua tak boleh mencatat penerimaan dari reimbursement sebagai penghasilan jika pihak ketiga menerbitkan faktur tagihan langsung kepada pihak pertama. Pihak kedua juga tak bisa mencatat pembayaran ke pihak ketiga sebagai beban/biaya. Dalam hal ini, pihak ketiga akan mencatat pajak keluaran, sementara pihak pertama mencatat pajak masukan.

Kalau faktur tagihan dikeluarkan kepada pihak kedua oleh pihak ketiga, pihak pertama harus memotong PPh pasal 23 saat membayar reimbursement kepada pihak kedua jika pembayaran itu termasuk ketentuan pemotongan PPh pasal 23. Pihak kedua harus mengakui penerimaan reimbursement itu sebagai penghasilan ataupun biaya/beban. Dalam hal ini, pihak ketiga akan mencatat pajak keluaran, pihak kedua mencatat pajak masukan dari pihak ketiga dan mencatat pajak keluaran kepada pihak pertama, sementara pihak pertama mencatat pajak masukan dari pihak kedua.

(Baca: Ternyata Ini 6 Perbedaan Pajak dan Retribusi dalam Bisnis)

Contoh Kasus Reimbursement dalam Pajak

Guna mengetahui lebih dalam ihwal reimbursement dalam pajak, berikut ini contoh kasus yang bisa dijadikan rujukan.

PT Maju Jaya menggunakan jasa konsultan periklanan PT Kreasi Surya untuk menangani promosi produknya. Dalam kontrak/perjanjian, disepakati bahwa PT Kreasi Surya berhak meminta reimbursement atas biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan materi promosi dan pengelolaan iklan. Misalnya biaya pembuatan pamflet dan pembayaran jasa iklan di Internet.

Pada akhir periode perjanjian, PT Kreasi Surya menerbitkan dokumen tagihan atas semua pengeluaran itu kepada PT Maju Jaya lengkap dengan bukti transaksi. Maka, sesuai dengan ketentuan hukum reimbursement dalam pajak, pembayaran dari PT Maju Jaya kepada PT Kreasi Surya tergolong sebagai objek PPN sebesar 10 persen. Sebab, tagihan tidak diterbitkan oleh pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan pembuat pamflet atau penyedia jasa iklan di Internet, melainkan oleh PT Kreasi Surya sebagai pihak kedua.

Adapun sesuai dengan ketentuan PPh pasal 23, ada pajak penghasilan sebesar 2 persen dari penghasilan bruto atas biaya jasa konsultasi kepada PT Kreasi Surya. Tidak ada PPh atas pengeluaran PT Kreasi Surya dalam kerja asama itu. Jadi PT Kreasi Surya menerima pendapatan dari jasa konsultasi setelah dikurangi PPh yang dipotong PT Maju Jaya. Bila biaya itu sebesar Rp 5.000.000, berarti ada potongan 2% x Rp 5.000.000 = Rp 100.000. Jumlah yang diterima PT Kreasi Surya adalah Rp 5.000.000 – Rp 100.000 = Rp 4.900.000.

Ketentuan reimbursement dalam pajak membutuhkan perhatian lebih dari pengusaha. Demi memudahkan pencatatan dan pemantauan pengeluaran untuk reimbursement, pengusaha bisa memanfaatkan platform manajemen pengeluaran seperti Spenmo. Platform ini memudahkan dan mempersingkat proses reimbursement hingga pencatatannya dalam akuntansi. Anda akan selangkah lebih maju dalam pengaturan pengeluaran bila memanfaatkan aplikasi digital ini daripada menggunakan cara manual yang lebih rentan diwarnai kekeliruan.

Laporan proses klaim yang mudah untum tim Anda. Coba sekarang

Similar posts

Stay up to date with Spenmo

Sign up to get the latest news, updates, and special offers delivered directly to your mailbox