<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=763856411650746&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
Bisnis & Finansial

PPN atas Reimbursement dan Contoh Kasusnya

PPN atas reimbursement mungkin masih menimbulkan kebingungan bagi sebagian pengusaha. Pelajari lebih lanjut dengan contoh kasusnya di sini


Pajak pertambahan nilai atau PPN atas reimbursement adalah hal penting dalam kegiatan usaha yang kadang masih menimbulkan pertanyaan. Apalagi bagi pengusaha baru yang masih banyak belajar tentang hak dan kewajiban bisnis yang diatur dalam peraturan perpajakan. Sebagai pengusaha, hal-hal seputar pajak ini wajib dipahami demi kelancaran usaha, termasuk menghindari sanksi yang bisa merugikan usaha.

Pengertian PPN atas Reimbursement

Untuk mengetahui apa itu PPN atas reimbursement, kita mesti paham dulu tentang PPN dan reimbursement. PPN merupakan singkatan dari pajak pertambahan nilai. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang/jasa saat diedarkan dari produsen ke konsumen.

Adapun Investopedia menjelaskan, reimbursement adalah kompensasi yang dibayarkan perusahaan atas pengeluaran atau kelebihan pembayaran yang ditalangi oleh pegawai, pelanggan, atau pihak lain. Artinya, perusahaan akan mengganti biaya yang dikeluarkan pihak lain yang berkaitan dengan kebutuhan perusahaan. Dalam konteks PPN, terdapat tiga pihak yang terlibat dalam proses reimbursement, yakni penerima jasa (pihak pertama), pemberi jasa (pihak kedua), dan vendor (pihak ketiga). Vendor menjadi pihak yang menagih penggantian biaya kepada penerima jasa lewat pemberi jasa.

Dengan demikian, PPN atas reimbursement adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas kompensasi tagihan dari vendor kepada penerima jasa melalui pemberi jasa. Pemberi jasa akan meneruskan tagihan reimbursement kepada penerima jasa. Pencairan reimbursement juga dilakukan penerima jasa kepada vendor lewat pemberi jasa. Dalam transaksi ini, pemberi jasa bisa mendapat imbalan atas jasanya sebagai perantara ataupun tidak.

(Baca: Reimbursement Adalah: Arti, Prosedur, dan Cara Mengelolanya)

Dasar Hukum PPN atas Reimbursement

Pemerintah lewat Kementerian Keuangan mengatur PPN atas reimbursement lewat undang-undang dan sejumlah surat Direktorat Jenderal Pajak. Semua beleid itu menjadi dasar hukum pengenaan PPN atas reimbursement. Rinciannya:

1. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pasal 1 angka 5 dan 6 tentang definisi jasa dan jasa kena pajak

Pasal 1 angka 7 tentang definisi penyerahan jasa kena pajak

Pasal 4 tentang objek pajak pertambahan nilai

Pasal 1 angka 17 tentang dasar pengenaan pajak berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai impor/ekspor, atau nilai lain yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang

Pasal 1 angka 19 tentang penggantian yang diberikan dalam nilai berupa uang dan pengecualiannya

2. Surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang mengatur pelaksanaan pemungutan PPN atas reimbursement

Surat Ditjen Pajak Nomor S-2299/PJ.53/1992 tentang PPN

Surat Ditjen Pajak Nomor S-917/PJ.53/2003 tentang PPN atas jasa perusahaan pengangkutan

Surat Ditjen Pajak Nomor S-490/PJ.322/2004 tentang permohonan penjelasan PPN atas tagihan kembali biaya asuransi kesehatan

Surat Ditjen Pajak Nomor S-812/PJ. 53/ 2005 tentang perlakuan PPN atas penagihan biaya pemakaian listrik

Surat Ditjen Pajak Nomor S-1047/PJ.322/2004 tentang penjelasan pengertian penggantian dan reimbursement

ppn reimbursement

Photo by: Mohamed Hassan

Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam PPN atas Reimbursement

Jika kebijakan tentang PPN atas reimbursement tersebut disarikan, ada tiga hal yang menjadi kriteria yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak pertambahan nilai atas reimbursement, yakni:

  •       Ada perjanjian mengenai reimbursement di antara para pihak
  •       Bukti tagihan diberikan kepada penanggung beban yang sebenarnya
  •       Tidak ada penggelembungan/penurunan (markup/markdown) nilai atau harga

Para pihak di sini adalah:

  •       Pihak pertama: penerima jasa/penanggung beban yang sebenarnya
  •       Pihak kedua: pemberi jasa/penalang pembayaran
  •       Pihak ketiga: vendor selaku pelaksana pesanan jasa  

Dari sini bisa disimpulkan bahwa biaya dalam tagihan tak bisa di-reimburse jika vendor menerbitkan tagihan langsung untuk penerima jasa, sementara pemberi jasa cuma menjadi perantara. Dengan begitu, biaya dalam tagihan itu tidak termasuk objek PPN atas reimbursement.

Agar biaya bisa di­­-reimburse, vendor mesti membuat tagihan kepada pemberi jasa. Lantas pemberi jasa menerbitkan tagihan baru buat penerima jasa yang sebenarnya. Bila mekanisme ini yang berlaku, maka biaya dalam tagihan termasuk objek PPN atas reimbursement sehingga dikenai pajak.

Sebagai penguat untuk menyatakan biaya dalam tagihan bisa dinyatakan sebagai reimbursement, harus ada dokumen yang menunjukkan tidak adanya markup ataupun markdown biaya dari pihak kedua kepada pihak pertama.

(Baca: 7 Ciri-Ciri Aplikasi Reimburse Karyawan Terbaik)

Contoh Implementasi PPN atas Reimbursement

Untuk dapat lebih memahami PPN atas reimbursement, berikut ini ada contoh kasus yang bisa menjadi gambaran:

Sebuah perusahaan bertaraf nasional hendak menggelar promosi produk berskala nasional yang menghadirkan influencer di Yogyakarta. Perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta, tapi punya cabang di Yogyakarta. Kantor cabang di Yogyakarta mendapat tugas menangani acara promosi tersebut.

Dengan demikian, kantor cabang itu juga bertugas membiayai penyelenggaraan acara, termasuk untuk menyewa influencer yang dimaksud. Sebelum acara berlangsung, manajemen influencer menerbitkan tagihan atas jasa influencer yang dinaungi kepada pihak kantor cabang. Sebab, urusan bisnis manajemen terjalin dengan kantor cabang tersebut meski yang menggagas acara adalah kantor pusat.

Nantinya, kantor cabang membayar tagihan kepada manajemen influencer, lalu kantor cabang mengurus penggantian atau reimbursement kepada kantor pusat sesuai dengan prosedur reimbursement yang berlaku di kantor tersebut.

Di sini, pihak pertama adalah kantor pusat, pihak kedua adalah kantor cabang, dan pihak ketiga adalah manajemen influencer. Karena tagihan dari pihak ketiga diterbitkan kepada pihak kedua yang kemudian mengurus tagihan itu kantor pusat, biaya tersebut masuk kategori objek PPN atas reimbursement.

Berbeda jika manajemen influencer langsung membuat surat tagihan pembayaran jasa kepada kantor pusat. Kantor cabang hanya bertindak sebagai perantara. Dalam hal ini, biaya dalam tagihan itu bukanlah objek PPN atas reimbursement.

Itulah sekelumit penjelasan mengenai PPN atas reimbursement dan contoh kasusnya. Dalam menjalankan usaha, reimbursement sering kali menjadi hal yang tak terpisahkan demi kelancaran usaha. Untungnya, sekarang sudah tersedia software manajemen pengeluaran usaha yang memudahkan urusan reimburse. Sebagai contoh, salah satunya adalah Spenmo.

Laporan proses klaim yang mudah untum tim Anda. Coba sekarang

Spenmo memiliki fitur yang membuat pencairan reimbursement cepat, akurat, dan aman. Pegawai atau pihak yang hendak meminta reimburse tak perlu lagi mengisi formulir macam-macam dan menunggu hingga berminggu-minggu atau saat tiba waktunya gajian untuk menerima uang pengganti atas biaya perusahaan yang mereka keluarkan. Pengajuan dan persetujuan reimburse bisa dilakukan hanya dengan sekali klik. Untuk urusan PPN atas reimbursement, tak perlu khawatir. Sebab, bukti transaksi pengeluaran perusahaan yang bisa diakses kapan pun dan di mana pun di platform berteknologi digital ini. 

Similar posts

Stay up to date with Spenmo

Sign up to get the latest news, updates, and special offers delivered directly to your mailbox